JAKARTA – Masalah penerapan lima hari sekolah (LHS) senantiasa menguat. Tidak cuma dari kelompok masyarakat yang keberatan pada kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud No 23 th. 2017 berkenaan Hari Sekolah. Kementerian Agama sendiri merasakan keberatan pada hal tersebut

Pemerintah sendiri telah menginformasikan bahwa bakal menaikan status peraturan mengenai hari sekolah ini dalam bentuk Ketetapan Presiden, mengingat substansinya berkaitan dengan sebagian kementerian

Karena itu, Kementerian Agama memohon supaya Kementerian Pendidikan serta Kebudayaaan memerhatikan masukan yang berkembang di masyakarat.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, serta Info Mastuki, yang menjelaskan penolakan tidak cuma berlangsung dikalangan masyarakat tetapi sebagian ormas keagamaan juga lakukan yang sama.

“Penerapan lima hari sekolah tidak sesuai sama karakter serta keragaman instansi pendidikan di Indonesia. Termasuk juga di dalamnya yaitu pendidikan keagamaan yang telah berkembang jauh sebelumnya Indonesia merdeka, ” katanya di Jakarta, Kamis (10/08).

Menurut Mastuki, karakter pendidikan keagamaan Islam di Indonesia begitu unik. Di samping bermacam macamnya, ciri pendidikan keagamaan itu yaitu mandiri, berstatus swasta serta punya orang-orang. Kemenag mengelola serta bertanggungjawab pada beragam instansi pendidikan keagamaan itu, baik resmi ataupun non resmi.

Tiga salah satunya yang bergesekan segera dengan aplikasi lima hari sekolah yaitu madrasah, diniyah, serta pesantren. Evaluasi di ke-3 instansi itu begitu unik, ciri khas, serta bertujuan pada pembentukan ciri-khas keislaman yang kental.

” Lima hari sekolah tidak cuma susah diaplikasikan di madrasah, diniyah serta pesantren, namun akan mengacaukan serta menyebabkan tumpang tindihnya evaluasi di bebrapa instansi ini. Maka dari itu, bila ada ormas Islam yang menampik lima hari sekolah, bisa dipahami dari bagian ini, ” ucapnya.

Mastuki menilainya, aplikasi lima hari sekolah bila dipaksakan untuk diaplikasikan di semuanya instansi pendidikan, terkecuali tidak produktif akan mengeskalasi resistensi orang-orang pada pemerintah.

Data Kementerian Agama mencatat, paling tidak 233. 949 instansi pendidikan Islam yang punya potensi terserang imbas lima hari sekolah bila dipaksakan untuk diaplikasikan pada semuanya level.

Dari jumlah itu, 14. 293 pondok pesantren mengadakan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) serta madrasah (MI/MTs/MA). Diluar itu ada 84. 796 Madrasah Diniyah Takmiliyah yang terancam punya masalah dengan alur evaluasi 8 jam/satu hari.

Mastuki merekomendasikan lima hari sekolah tidak dipaksakan pada orang-orang.

Dia mengharapkan Kemendikbud bisa menghormati gagasan serta peran pendidikan yang sudah diadakan orang-orang sampai kini.

“Lebih baik konsentrasi pada pembentukan ciri-khas (character building) yang dapat di terima oleh semuanya pihak, ” katanya.

” Pendidikan keagamaan Islam begitu kaya praktek pendidikan ciri-khas atau akhlak ini. Hal yang sama didapati di instansi pendidikan keagamaan yang lain. Nilai-nilai relijius yang sudah menyatu dalam penyelenggaraan pendidikan sampai kini malah juga akan makin kuat serta temukan momentum bila didukung oleh regulasi pemerintah, ” tandasnya.

“Tu kabaa nyiawak…..aie abiieh….”

Advertisements